oleh

Sanksi Pidana Menjerat Pemprov Sultra Bila Membiarkan Jalan yang Rusak

Aksi pemblokiran jalan dilakukan masyarakat terkait ruas jalan yang rusak raha-lakapera

KENDARI, SwaraRepublik.com – Kondisi ruas jalan yang rusak penghubung antara 3 kabupaten yaitu muna,muna barat dan buton tengah raha-lakapera provinsi sultra sangat memprihatinkan. Hal tersebut menunjukan banyaknya jalan yang berlubang sehingga melumpuhkan akses transportasi darat dan perekonomian masyarakat melalui perdagangan domestik antar 3 kabupaten yang saling menyuplai hasil bumi.

Sementara itu pemprov sultra melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga di indikasi belum melakukan langkah-langkah kongkrit terkait perbaikan jalan raha-lakapera. Di kutip dari pernyataan Kepala Dinas Sumber daya Air dan Bina Marga Provinsi Sultra senin (23/8/2021) mengatakan ruas jalan raha-lakapera belum semuanya diperbaiki karena keterbatasan anggaran dan hanya di anggarkan sekitar Rp 6 miliar yang hanya mencukupi 3 kilo meter saja dan belum semuanya dapat di perbaiki. Ujar Fajar imsak ketua DPW Permatani Sultra senin, (30/8/2021).

Fajar imsak, ketua DPW Permatani Sultra

“Fajar sapaannya sanksi hukum dapat menjerat pemprov sultra bila membiarkan jalan yang rusak berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 273 ayat 1 berbunyi setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan sehingga menimbulkan korban luka ringan dan atau kerusakan kendaraan dan atau barang dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 12 juta.

Kemudian pasal 273 ayat 2 berbunyi dalam hal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.selanjutnya pasal 273 ayat 3 menyebutkan jika hal tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 120 juta.

Keresahan masyarakat yang terdampak ruas jalan yang rusak raha-lakapera tidak dapat di hindari lagi berbagai aksi pemblokiran jalan dilakukan masyarakat sampai saat ini dan menuntut pemprov sultra untuk segera diatasi secepat mungkin karena masyarakat menganggap jalan raha-lakapera adalah permasalahan yang sudah lama tetapi tidak pernah di realisasikan oleh pemprov sultra sebagai penanggung jawab perbaikan jalan yang menghubungkan antar daerah atau jalan provinsi. “tutupnya

1182
Ratutria Aros Purnama
Author: Ratutria Aros Purnama

Jurnallis SwaraRepublik.com